CIBINONG –RADAR BOGOR, Himpunan Mahasiswa Rumpin (HMR) datangi Kantor DPRD Kabupaten Bogor. Kali ini kehadiran mereka bukan untuk melakukan aksi, namun berdialog dengan pimpinan wakil rakyat. Setidaknya ada empat isu krusial di Bogor Barat yang jadi pembahasan.
Ketua Dewan Penasehat HMR, Didi Furqon Firdaus mengatakan, poin pertama yang dibahas adalah soal pertambangan. Dimana secara hakiki, yang menghidupi masyarakat Rumpin bukan hanya dari sektor pertambangan.
“Kami melihat bahwa pertambangan tersebut tidak berdampak manfaat. Baik dari aspek kesejahteraan, kesehatan, pendidikan, infrastruktur maupun daya beli sekalipun. Kami ingin DPRD mengkonfrontir dengan Pemda dan perusahaan tambang sebelum kami class action,” seru Didi.
Pembahasan lainnya adalah soal transportasi. Rumpin memiliki 14 desa yang semua seharusnya tersambung oleh transportasi umum. Akan tetapi, ada enam desa yang ada tidak tersentuh kendaraan umum sama sekali.
Padahal, enam desa tersebut memiliki akses lansung dengan Kabupaten maupun kota Tangerang. “Jalan ini sudah didominasi oleh kendaraan besar tronton berkapasitas lebih. Padahal sudah tertulis batas bebannya delapan ton,” sambungnya.
Masih kata Didi, isu ketiga yang tak kalah pentingnya adalah soal pertanahan. Soal itu, pihaknya mencatat, ada delapan desa bekas pertanahan eks perkebunan yang sekarang dimiliki oleh pihak lain diluar pemerintahan. Dengan luasan lebih dari 700 hektare.
“Sehingga kami harapkan DPRD bisa memanggil pihak swasta tersebut untuk segera membangun keberadaan tanahnya sesuai dengan peruntukan. Sesuai dengan undang – undang, lahan HGU atau HGB yang tidak dimanfaatkan bisa diambil lagi kepada rakyat,” tegasnya.
Lalau yang terakhir adalah isu yang sedang hangat yakni soal rencana ibukota pemekaran Bogor Barat nantinya. Rumpin, digadang – gadang Bupati Bogor Ade Yasin sebagai opsi lain ibukota Bogor Barat selain di Kecamatan Cigudeg.
“Sebagai warga Rumpin, kita tentu berbangga, bila benar. Jika tidak pun ya buat kami tidak masalah. Karena pokok utamanya adalah pemekaran Bogor Barat. Pemekaran harus direalisasi, karena kalau tidak, ada rencana Kecamatan Rumpin untuk masuk ke Kabupaten Tangerang,” tutupnya. (dka/c)
