BOGOR-RADAR BOGOR, Rencana Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor terkait pembatasan Angkutan Kota Dalam Provinsi (AKDP) yang melintasi Kota Bogor, menuai kritikan.
Salah satunya dari Pengamat Transportasi Djoko Setijowarno. Ia menyarankan Pemkot Bogor untuk tak membatasi pergerakan masyarakat hanya karena administrasi wilayah.
“Saya melihat Kota Bogor yang beraktivitas itu bukan hanya orang kota, tetapi cukup banyak dari Kabupaten Bogor, sementara pergerakan orang itu tidak boleh dibatasi wilayah administrasi,” ujar Djoko kepada Radar Bogor, Minggu (16/2/2020).
Menurutnya, jika Pemkot Bogor menerapkan kebijakan pembatasan tentunya masyarakat harus bayar ongkos dua kali, karena angkot dari Kabupaten Bogor berhenti di terminal batas kota.
“Pemkot Bogor harus ada kesepakatan dengan Pemkab Bogor untuk membangun transportasi yang murah, bukan yang menyulitkan masyarakat, karena ini layanan publick,” ucapnya.
Ia meminta dibuat masterplan angkutan umum, yang menganalisa pergerakan angkutan Kabupaten ke Kota Bogor. Hal itu penting dilakukan untuk dapat mengurai kemacetan di Kota Bogor. “Tetapi bukan juga membangun terminal, bukan itu solusinya,” sindirnya.
Jika ada terminal, lanjutnya, kan jadi mahal (ongkos,red). “Boleh saja dari kabupaten ke kota, tidak apa-apa karena orang Kota Bogor juga tergantung orang Kabupaten Bogor, yang jual-jualan, yang bawa sayuran orang mana, jadi Pemkot Bogor tidak boleh egois,” katanya.
Ia mencontohkan keberhasilan DKI Jakarta yang membangun Transjakarta dan menciptakan kesadaran masyarakat untuk menaiki angkutan umum ketimbang kendaraan pribadi.
“Transjakarta itu kan Jabodetabek, ini bagaimana dua pemda saling membutuhkan, itu kata kuncinya,” tuturnya.
Djoko juga menilai yang membebani kota Bogor selama ini bukan angkutan yang berasal dari Kabupaten Bogor, tetapi kendaraan pribadi. Karena tak ada fasilitas angkutan umumnya, sehingga harus dipahami. “Bogor jangan menciptakan program yang konyol,” cetusnya.
Mestinya, tambah Djoko, ada angkutan dengan satu tujuan ke Kota Bogor seperti ke Puncak Bogor, saat ini sudah ada angkutan masal yang berasal dari Jakarta. Ia juga meminta agar Pemkot Bogor berdiskusi dengan BPTJ.
“Kita lihat ada jaringan Jabodetabek, bagaimana Bogor Raya (Jaringan transportasimred), itu yang harusnya dibangun,” tukasnya.
Sebelumnya, AKDP yang melintasi Kota Bogor, nantinya dibatasi. Teranyar, Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor tengah mengajukan pembatasan tersebut ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar).
Kebijakan itu tengah menjadi fokus utama Wali Kota Bogor, Bima Arya untuk mengurangi beban angkotan di dalam Kota Bogor. (ded/c)
