KLAPANUNGGAL – RADAR BOGOR, Pemerintah Kecamatan Klapanunggal berencana melakukan komunikasi langsung dengan Pemerintah Desa (Pemdes), terkait tindak lanjut rencana pembangunan jembatan penghubung antara Desa Lulut dengan Desa Gunungsari, Kecamatan Citeureup.
“Besok kami lakukan komunikasi dengan (Pemerintah Desa) Lulut besok (hari ini),” kata Camat Klapanunggal, Ahmad Kosasih kepada Radar Bogor, Senin (17/2/2020).
Rencana yang mangkir ini diketahui lantaran pemerintah Desa Lulut tak memilliki cukup dana untuk melakukan pembangunan. Sehingga, warga masih menggunakan jalur yang membahayakan keselamatan nyawa mereka.
“Kami sudah usulkan untuk direalisasikan di 2020 ini. Karena kalau ADD (Anggaran Dana desa) saja tidak akan cukup,” ujar mantan Kepala Desa Lulut, Wahyu Faode, kemarin.
Wahyu menuturkan, saat didirnya menjabat sebagai kepala desa di 2019 lalu, rencana pembangunan jembatan penghubung tersebut pun sempat diajukan melalui Musrenbang kecamatan.
Seharusnya, sambungnya, pembangunan dapat dilakukan menggunakan anggaran dari dua desa di wilayah timur Kabupaten Bogor.
“Itu kudunya anggaran dua wilayah antara Klapanunggal dan Citeureup. Tapi tidak tahu kayanya Gunungsari tidak kebagian,” ungkapnya.
Ia menyebutkan, solusi agar jembatan penghubung dua desa tersebut yakni melalui dana yang dianggarkan langsung oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar). Hal itu menurutnya mengingat dana desa yang dirasa tidak cukup untuk melakukan pembangunan.
“Provinsi ini mah solusinya. Kalau diperkirakan bisa 40 meter lebih panjangnya, dananya jugakan tidak bisa satu atau dua miliar saja,” urainya.
Camat Citeureup Asep Mulyana mengakui bahwa kondisi yang saat ini kerap menjadi perlintas warga dari dua desa tersebut jauh dari kata layak. Meski begitu, lanjut dia, warga tetap tak mengindahkan himbauan yang sudah diberikan untuk tidak melintas di sana.
“Memang warga melintas di sana karena lebih cepat. Di sana banyak yang hanyut juga karena tidak layak,” imbuhnya.
Jalur tersebut, kata dia, adalah jalur comfire atau hanya sebatas plester jalan saja sehingga ketika arus sungai meningkat warga tak bisa menggunakan jalur tersebut. “Karena bahaya memang sudah seharusnya ada jembatan penghubung,” katanya.
Semantara ini, Asep menguraikan, rencana pembangunan tidak bisa dilakukan begitu saja mengingat harus ada kajian khusus atau teknis dari pihak yang lebih berkompeten. Sehingga, lokasi ini dapat dinyatakan layak atau tidak ketika dibangun jembatan.
“Untuk rencana yang Gunungsari itu udah lama cuma kan harus ada kajian teknis juga jembatan enggak bisa asal buat harus ada kajian dari dinas, dan pengelola sungai,” bebernya. (rp1/c)
