SUKAMAKMUR-RADAR BOGOR, Diinisiasi sebagai solusi permasalahan banjir di kawasan timur Kabupaten Bogor, akhirnya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menggulirkan restu proyek pembangunan Bendungan Cibeet dan Cijuray.
Bupati Bogor, Ade Yasin menyampaikan, kesepakatan itu diamini kementerian pada 17 Februari yang lalu akhirnya bendungan kembali dibangun.
Pasalnya saat itu, Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) menyampaikan jika bendungan tak bisa dibangun karena ada kendala yang cukup kompleks.
“Bahwa disana masyarakat sempat tidak kooperatif dan terkesan menghambat. Lalu saya ditanya, Cibeet itu kan sebenarnya fungsinya untuk sama – sama mengairi, namun pemanfaatan untuk wilayahnya kurang. Karena alirannya ke Karawang dan Bekasi,” ungkap Ade saat ditemui di Pendopo Bupati, Selasa (25/2/2020) sore.
Sehingga, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor kala itu meminta pembangunan Cijuray. Alasannya, kata Ade, Bendungan Cijuray merupakan angan Pemkab sejak dulu.
Dimana bendungan ini berfungsi untuk mengaliri persawahan yang ada di wilayah Tanjungsari, Cariu, Sukamakmur dan Jonggol.
“Disitu terjadi kesepakatan. Oke, kata Pak Menteri, Cibeet dibangun, Cijuray dibangun. Setelah itu lansung kita sosialisasikan lagi ke masyarakat lewat Sekda, kalau dua – duanya akan dibangun,” terangnya.
Untuk itu, Pemkab melakukan tindaklanjut usai kesepakatan di Bandung tersebut. Selain dengan sosialisasi yang sudah berjalan, tindaklanjut dilakukan ekspose luasan wilayah yang akan dibangun serta gambaran detail mengenai dua bendungan tersebut.
“Akan dibangun sekitar 1.040 hektare yang akan dibebaskan dan tergenang. Sawah disana juga merupakan kualitas nomor satu, makanya itu akan ada ganti untung untuk warga. Tidak mungkin dibangun kalau tak ada keuntungannya,” tukasnya.
Masih kata politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu, Pemkab jangan sampai di-PHP lagi atas kedua megaproyek tersebut.
“Yang jelas (pembangunannya) Cibeet dulu, karena ini sudah setengah jadi. Cijuray juga sudah dikerjakan, on progress. Namun memang belum ada intervensi anggaran dari kita. Semuanya pusat,” pungkas Ade. (dka/c)
