yang tak layak huni, sampai detik ini masih menunggu agar mendapatkan dana
rutilahu. Hendi/Radar Bogor
SUKAMAKMUR-RADAR BOGOR, Sebagai wilayah yang terluas, Kabupaten Bogor memiliki 89 ribu rumah yang dinyatakan tidak layak huni (rutilahu).
300 kepala keluarga di Desa Sukamakmur misalnya. Sampai detik ini mereka masih menunggu sikap pemerintah untuk mengalokasikan anggaran kepada pemerintah setempat.
Warga Kampung Pangupukan, RT1/6, Desa Sukamakmur, Kecamatan Sukamakmur, Muhdi (44) salah satunya.
Dia sudah puluhan tahun tinggal di gubuk reyot bersama keluarganya.
Pria yang mengais rezeki sebagai buruh tani itu mengaku sering kali dibuat kerepoltan saat turun hujan, ihwalnya hampir seluruh sudut rumahnya bocor dan terpaksa harus menampung air bocor agar rumahnya agar tidak tergenang air.
“Repot juga kalau lagi hujan. Kasihan anak dan istri. Saya lupa sudah berapa tahun. Pokoknya sudah puluhan tahun tinggal begini,” ujarnya saat ditemui Radar Bogor, kemarin.
Ketika disinggung terkait bantuan pemerintah, ia membeberkan, tak ada bantuan selama ini. “Gak ada paling juga belum lama ini pak kades yang baru nengok ke sini,” beber suami dari Holis ini.
Kepala Desa Sukamakmur, Ujang Sunandar mengaku, telah melakukan pengecekan ke beberapa rumah warga yang rumahnya benar-benar sudah tak layak.
Ia menyebut, di Desa Sukamakmur, masih ada 300 Rutilahu yang belum mendapat bantuan dari pemerintah.
Menurut Ujang, jumlah ratusan itu menumpuk karena pembagian dana RTLH pada tahun ini diberikan hanya untuk delapan sampai 12 unit.
Ujang menilai, perbaikan RTLH akan melambat jika jumlah rumah yang diperbaiki per tahun hanya sedikit.
“Kalau cuma segitu kan jelas akan melambat perbaikan rumah warga yang tidak layak huni seperti ini,” ungkapnya.
Ujang berharap, perbaikan rumah warga ini dapat lebih cepat direspon pemerintah. Dia menghitung, seharusnya pemerintah dapat menetapkan jumlah perbaikan rumah itu sekitar 50 unit per tahun.
“Di tiap RW rata-rata ada 40 rumah. Tentunya kalau jumlah perbaikan rumah ada 50 kan jadi bisa lebih cepat membantu warga,” beber Ujang.
Meski begitu, menurutnya, pemerintah desa sampai saat ini terus melakukan pendataan jumlah warga yang masuk kategori RTLH.
“Validasi data RTLH dulu. Kami minta warga juga bersabar. Semuanya tentu kami akan ajukan. Juga saya minta dewan bantu juga untuk mendorong program RTLH agar lebih efektif untuk warga,” tandasnya. (rp1/c)
