BOGOR-RADAR BOGOR, Ketua Gabungan Pengusaha Konstruksi (GAPENSI) Enday Dasuki, mendeklarasikan lembaga bantuan hukum khusus menangani pengaduan masalah-masalah yang terkait kegiatan jasa konstruksi.
Enday mengemukakan deklarasi membentuk LBH Masyarakat Jasa Konstruksi (Majassi) itu merupakan hasil dari pertemuan konsultasi dengan sejumlah akademisi, pelaku konstruksi dan pakar hukum .
“Kami mengadu dan berdiskusi dengan akademisi serta pakar hukum terkait berbagai persoalan pengadaan barang dan jasa konstruksi, terutama soal karut-marut sistem pra tender dan pasca tend,” katanya.
Pakar hukum Nasional yang ditemui pengurus LBH Majassi terkejut karena di daerah ada kegiatan proyek yang menafsirkan sebuah regulasi yang salah dan mengada ada.
“Dampaknya bisa merugikan masyarakat jasa konstruksi secara keseluruhan serta menyarankan Gapensi untuk membentuk LBH yang khusus menangani persoalan jasa konstruksi dan pengadaan barang. Saran itu segera kami tindak lanjuti,” ujar Enday.
Menurut Enday, banyak persoalan teknis dan realita dalam sistem lelang atau tender pengadaan barang dan jasa konstruksi dari pemerintah yang salah kaprah dan janggal, tetapi tidak pernah diketahui publik.
“Banyak rekanan kontraktor yang jadi korban dari sistem tender tersebut dan sebagian dari mereka harus menanggung beban kerugian. Padahal, semua itu bukan kesalahan para kontraktor,” tegasnya
Dengan adanya LBH Majassi yang disi dari semua latarbelakang yang kapabel dibidangnya, mampu mewadahi keluhan dan persoalan Jasa Konstruksi, bisa menjadi titik terang dalam suramnya tander di Indonesia.
“Kedepan, kita akan melakukan sosialisasi secara masif kepada seluruh stakeholder dan pelaku jasa konstruksi bahkan jika ada pengaduan, kita akan kaji dan kita lakukan upaya hukum yuridis. Jika mengabaikan aturan uu, perpres, pp dan permen Akibatnya, pengerjaan proyek menjadi tidak maksimal dan kualitasnya jelek sehingga negara juga dirugikan,” paparnya. (*/ysp)
