BOGOR-RADAR BOGOR, Komisi 4 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bogor melakukan sidak ke Dinas kesehatan (Dinkes) Kota Bogor. Sidak tersebut bertujuan untuk mendapatkan berbagai persoalan terkait antisipasi terhadap Virus Corona atau Covid-19 di Kota Bogor.
Sidak sendiri dipimpin Ketua Komisi 4 Ence Setiawan bersama anggota, Saeful Bahri, Eny Indari, Said Mohan, Gugum Gilang, Mahpudi Ismail, Devi Prihatini, Endah Purwanti.
Sesampainya di Dinkes, rombongan legislator langsung ke lantai 2 Dinkes dan diterima oleh Kasi Pencegahan Pengendalian Penyakit, dr. Djohan Musali. Ketua Komisi 4 Ence menuturkan, ada beberapa temuan di lapangan terkait kesiapsiagaan antisipasi pengamanan Virus Corona.
Pihak Dinkes ternyata belum siap menjalankan penanganan sesuai dengan surat edaran dari Wali Kota Bogor nomor 443.1/1075-umum tentang pencegahan corona virus disease (Covid-19) di Kota Bogor.
“Belum ada kesiapan dari pihak Dinkes untuk melakukan penyemprotan desinfektan di Kota Bogor. Bahkan ketika minta ditunjukan alat alat desinfektan, pihak Dinkes melalui dr. Djohan menjawab ada di bidang lain, dan tidak bisa menunjukan keberadan tempat alat-alat ataupun cairan sanitizer,” kata Ence.
Seperti dalam surat edaran Wali Kota sudah jelas bahwa seluruh sekolah diliburkan selama 14 hari, tentunya ketika sekolah diliburkan itu, maka harus dilakukan penyemprotan di ruang publik ataupun fasilitas pelayanan masyarakat.
Tetapi pihak Dinkes belum siap melakukan penyemprotan ataupun melakukan langkah langkah antisipasi terhadap Virus Corona. “Kami meminta agar Dinkes segera melakukan penyemprotan desinfektan serta menyiapkan cairan antiseptik di tempat tempat publik layanan umum,” ucapnya.
Senada, anggota Komisi 4 Mahpudi Ismail mengatakan, Dinkes belum siap melaksanakan kesiapsiagaan antisipasi penanganan Corona, termasuk kesiapan di Puskesmas diseluruh Kota Bogor, juga belum siap, nyatanya sampai saat ini belum ada alat alat ataupun cairan antiseptic disediakan di Puskesmas.
Permasalahan yang harus disikapi segera yaitu kurangnya sinergitas antar bidang di Sinkes, sehingga ketika ada permasalahan emergency seperti ini pihak Dinas melempar lempar dan tidak memberikan jawaban pasti.
“Dinkes seharusnya sudah action di lapangan, apalagi ketika surat edaran Walikota berjalan, maka langkah antisipasi dan kesiapsiagaan harus dilakukan. Jadi bukan sekedar menyiapkan pengumuman ataupun melakukan imbauan, tapi terjun langsung kelapangan,” tegasnya.
Saeful Bahri dalam kesempatan itu juga mempertanyakan anggaran untuk pencegahan penyakit menular sebesar Rp1,2 Miliar, baik untuk peruntukan dan penggunaannya. Ketika ada emergency seperti ini, tentunya dana itu bisa dipergunakan.
“Dinkes mengiyakan ada anggaran itu tetapi belum digunakan, seharusnya dana itu dipergunakan sekarang untuk membeli alat alat ataupun desisfektan,” tandasnya.
Terpisah, Kasi Pencegahan Pengendalian Penyakit dr. Djohan Musali menuturkan, Dinkes sudah siap dengan infrastruktur yang ada saat. Bahkan koordinasi sudah dilakukan dengan seluruh RS di Kota Bogor.
Alat Perlengkapan Dinas (APD) masih banyak dibutuhkan, tapi saat ini APD bukan penganggaran Dinkes, sudah mengontek supliyer supliyer nya supaya cepat dikirim mendatangkan kesini. “Anggaran itu sebesar Rp2 Miliar untuk scaner, masker, APD, dan Desisfektan,” ujarnya seperti dikutif dari pojokbogor.id.
Untuk pembersihan ruang pubkil, Dinkes memberi obatnya, nanti mereka sendiri yang membersihkan, bagusnya dilap supaya kumannya mati.
Terkait diliburkannya sekolah, memang sekolah belum menerima obat desisfektan, rencana dalam minggu ini akan dikirim. “Kita juga imbau untuk melakukan pembersihan sendiri dulu sambil menunggu kiriman dari kami,” jelasnya.
Terkait RS di Kota Bogor yang menyediakan rumah isolasi ada 4 yaitu RSUD, Bogor Senior Hospital, Siloam dan Hermina kalau yang lain tekanan negatif nya masih standar.(adi/pojokbogor)
