BOGOR – RADAR BOGOR, Wabah corona memang mengacaukan roda pemerintahan. Termasuk di Kota Bogor. Beberapa pekerjaan, terutama fisik, harus digeser demi penanggulangan wabah Covid-19 ini.
Hal ini juga terlihat dari jumlah paket lelang, yang masuk ke Unit Pengadaan Barang dan Jasa (UPBJ) pada Sekretariat Daerah Kota Bogor. Di mana baru ada 52 paket yang masuk.
Namun hal ini kemudian menjadi atensi serius Wakil Wali Kota Bogor, Dedie A Rachim. Menurutnya, beberapa kegiatan pekerjaan strategis harus tetap dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Khususnya pekerjaan yang ada di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) atau Dinas Perumahan dan Permukiman (Perumkim).
“Saat ini sedang pdiinventarisir kegiatan tersebut dan sudah sejauh mana prosesnya. Ada juga yang dilakukan pergeseran anggaran untuk penanggulangan Covid-19. Khususnya untuk kegiatan yang masih dapat ditunda ke tahun berikutnya,” tegas Dedie pada Radar Bogor kemarin.
Sambung Dedie, dominasi pergeseran anggaran pada pekerjaan, yang harusnya dilaksanakan tahun ini cukup signifikan. Selain itu juga, aku Dedie, tak bisa dipungkiri bahwa wabah Covid-19 ini cukup mengganggu aktivitas tahunan yang dilakukan Pemkot Bogor.
“Ada beberapa, sedang diinventarisir. Pastinya (mengganggu), apalagi kalau proyeksi pendapatan daerah untuk biaya pembangunan, turunnya sangat signifikan,” sahutnya.
Saat ini, pendapatan terbesar dari sektor Pajak Daerah seperti BPHTB dan PBB turun begitu saja. Bahkan saat ini, transaksi properti di Kota Bogot ada pada titik terendahnya.
Maka dari itu, sekarang kata dia, Pemkot sedang berupaya maksimal untuk memutus laju penyebaran virus. Agar roda pemerintahan kembali normal.
“Pajak pembangunan 1 dari sektor jasa belum ada kejelasan. Apalagi 30 hotel dan enam mal utama di Bogor saat ini berhenti beroperasi,” tukasnya.
Hal itu kemudian diamini Anggota Komisi III DPRD Kota Bogor, Zaenul Mutaqin. Menurutnya, memang saat ini pemerintah daerah fokus melakukan pencegahan virus corona, dan juga penanganannya.
Sementara untuk pekerjaan pembangunan fisik atau infrastruktur bukan berarti diabaikan, hanya saja ditunda sementara. Hal itu karena kondisinya tidak memungkinkan.
Di mana semua sesuai juga dengan instruksi pemerintah pusat, semua daerah untuk fokus terhadap penanganan dampak penyebaran virus ini. Baik sektor kesehatan maupun ekonomi masyarakat.
“Bahkan seharusnya Pemkot melakukan pergeseran anggaran, dari anggaran infrastruktur yang tidak terlalu prioritas, dialihkan untuk menambah anggaran kesehatan, terutama penanganan virus ini. Dan itu dibolehkan,” terangnya.
Akan tetapi, pekerjaan prioritas tersebut harus dilangsungkan tahun ini. Zaenul menyebut saat ini memang belum ada usulan detail dari legislatif, proyek mana saja yang harus dikerjakan. Sebagai prioritas maupun pekerjaan mana yang bisa ditunda tentunya.
“Contoh, proses pembangunan Masjid Agung. Saya rasa harus tetap dilanjutkan. Karena itu termasuk yang prioritas dan harus segera diselesaikan,” tegasnya.
Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu kemudian beralasan bahwa Masjid Agung menjadi salah satu ikon dan sarana ibadah bagi sebagian besar pelaku perdagangan di Pasar Kebon Kembang.
“Dan pembangunan Masjid Agung itu sudah empat tahun terbengkalai. Wajar kalau itu saya sebut prioritas. Masa harus nunggu 5-6 tahun baru selesai,” ketusnya. (dka/c)
