CIBINONG-RADAR BOGOR, Pemerintah kabupaten (pemkab) Bogor sedang menggalang lebih banyak kebutuhan untuk membantu tenaga medis dalam memerangi Covid-19. Tak tanggung-tanggung, mereka memesan belasan juta masker dan Alat Perlindungan Diri (APD).
Sebanyak 11,5 juta masker medis akan dipesan pemkab Bogor. Selain itu, sekira satu juta APD juga menjadi prioritas untuk memerangi wabah Covid-19.
Persediaan itu bakal menjadi stok dari bulan Mei hingga Oktober. Lantaran diperkirakan pandemi wabah Covid-19 akan berlangsung lebih lama.
Pemkab menggelar rapat koordinasi untuk kesiapan APD dan masker tersebut di kantor bupati, Senin (6/4/2020). Mereka memanggil para pengusaha asal Kabupaten Bogor yang memang bergerak di bidang pengadaan sarana APD.
Sebanyak sembilan perusahaan digandeng untuk menangani kendala keterbatasan APD itu. Bahan-bahannya impor dari Tiongkok dan Korea.
Wakil Bupati Bogor, Iwan Setiawan menjelaskan, ketersediaan APD mesti dipacu secepat mungkin. Pasalnya, kebutuhan rumah sakit juga sudah sangat mendesak.
Pemkab Bogor bahkan berlomba dengan pemerintah pusat dalam pengadaan APD tersebut. Lantaran perusahaan yang digandeng juga telah menjalin kerja sama dengan pemerintah pusat.
“Kita ini berlomba karena mereka juga sudah bikin MoU dengan BNPB juga kementerian. Semua bahan baku dari China dan Korea. Untuk hazmat (model APD), pertengahan bulan ini bahan bakunya baru datang. Intinya, kami minta ada plotting khusus Kabupaten Bogor karena mereka kan bikin usahanya di Kabupaten Bogor. Jadi, kita juga minta diprioritaskan,” terangnya, usai rapat.
Oleh karena itu, ia meminta secara khusus kepada perusahaan penyedia APD itu untuk memberikan space pemesanan, Mei mendatang.
Itu untuk pengadaan masker yang punya standar kesehatan WHO. Selain itu, pemenuhan APD juga diminta terealisasi secepatnya.
“Masker itu untuk medis, untuk 4 RSUD dan 101 puskesmas di Kabupaten Bogor. Kita juga butuh APD, mereka (perusahaan penyedia) mengusulkan memakai yang re-use bisa dicuci kembali. Karena kita bisanya pakai yang satu hari saja. Sementara, kebutuhan satu rumah sakit saja bisa mencapai 300 APD dalam satu hari,” rincinya.
Tak ketinggalan pula, masker untuk warga juga menjadi salah satu perhatian pemkab Bogor. Apalagi, penggunaan masker di luar rumah kini wajib bagi setiap warga.
Mereka sedang menggarap pembuatan masker dari bahan kain itu melalui UMKM binaan dengan edukasi dari Dinas Kesehatan (Dinkes).
Masker kain itu juga bisa disediakan oleh para pengusaha kepada pemkab. Hanya saja, kata Iwan, mereka bakal mengalami overload jika menerima pengadaannya bersama kebutuhan tenaga medis.
Ia cukup membolehkan para pengusaha itu untuk membuat masker yang akan dijual kepada masyarakat tanpa bekerja sama dengan pemkab Bogor.
“Kami ingin meyakinkan kepada masyarakat, pemda juga ada bantuan (masker), namun bukan melalui Dinkes. Mungkin nanti dari BPBD untuk dibagikan cuma-cuma kepada masyarakat. Kalau itu (masker kain) tidak khawatir karena banyak bahannya yang bisa dibeli di Bandung, misalnya. Yang kita khawatirkan yang standar untuk medis itu,” tandas Iwan.
Kepala Bagian Program dan Pengendalian Pembangunan Setda Kabupaten Bogor, Ajat R Jatnika menambahkan, penyediaan masker dan APD itu seharusnya menjadi prioritas bagi perusahaan-perusahaan itu.
Pemkab mengajak para pengusaha untuk memprioritaskan daerah dimana mereka menjalankan usaha. Meskipun, kata Ajat, dalam konteks lainnya pemerintah pusat punya kewenangan lebih kuat.
“Uangnya ada, tapi barangnya yang susah. Makanya pendekatannya sekarang adalah para pengusaha yang bergerak di bidang APD atau yang tidak bergerak di bidang itu tapi punya kemampuan mengadakan APD, cobalah berembuk. Karena ini bukan masalah Pemda saja, melainkan masalah dari semua orang,” pungkasnya. (mam/c)
