Kades Laladon Pastikan Warga Tak Dapat Bansos

0
1497
Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)
Bantuan beras dari Kemensos untuk Desa Pandansari Ciawi hingga kini masih tersendat.
Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)
Ilustrasi bantuan pangan

CIOMASRADAR BOGOR, Pemerintah Desa Laladon, Kecamatan Ciomas, nampaknya pesimis dengan rencana pemerintah pusat yang akan memberikan dana bantuan bagi warga di tiap daerah yang terkena dampak darri virus corona atau covid-19.

Kepala Desa Laladon Rusmin mengatakan, warga tidak perlu banyak berharap dengan yang telah disebutkan oleh pemerintah pusat yakni Pemrpov Jabar terkait dana bantuan untuk menunjang perekonomian masyarakat selama wabah covid-19 belum berakhir.

“Gak usah banyak berharap sama bantuan itu,” kata dia kepada Radar Bogor kemarin (17/4)

Dia menambahkan apalagi bagi warga pendatang yang alamat status di Kartu Tanda Penduduk (KTP) nya masih tertulis alamat yang lama. Atau yang dimaksud yakni, bukan beralamat di Desa Laladon. “Yang asli di sini saja belum tentu dapat apalagi yang belum berstatus Laladon,” ujar dia.

Dia memastikan sampai saat ini realisasi rencana tersebut belum juga ada perkembangannya. Baik Pemprov Jabar maupun Pemkab Bogor pun, menurutnya, belum juga ada pembahasan lebih lanjut terkait realisasi bantuan tersebut.

Sementara warga Jalan Madinah RT2/11 Desa Laladon, Mutiara mengatakan, ungkapan yang dikatakan Pemerintah Desa Laladon tidak mencerimkan suatu tindakan sebagai pemangku wilayah. Seharusnya sebagai pemangku wilayah, pemerintah desa dapat lebih jeli terhadap kebutuhan warganya.

“Ya apalagi di tengah kondisi yang sulit seperti ini. Jadi tindakannya semakin membuat pesimis warga yang sebetulnya sudah menaruh harapan penuh pemerintah desa bisa ikut mengambil yang terbaik bagi warganya,” kata dia kepada Radar Bogor kemarin (17/4).

Dia menilai nantinya di tengah kondisi perekonomian yang ikut sulit lantaran covid-19 ini, ungkapan sebagai pemangku wilayah itu dapat memicu terjadinya tindakan yang bukan seharusnya dilakukan di saat seperti ini.

“Bisa saja kan jadi rusuh. Ini soal perut yang seharusnya pemerintah desa tidak menolak ketika dikritik atau mendengar keluhan warganya. Beliau bisa lebih bijak memberikan alasan untuk warga bukan membuat warga semakin pesimis,” tandas dia. (reg)