BOGOR-RADAR BOGOR, Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor mempersiapkan lumbung beras untuk mengantisipasi kondisi terburuk selama pandemi Covid-19. Rencananya, lumbung itu akan menjadi cadangan persediaan logistik bagi masyarakat.
Wakil Wali Kota Bogor, Dedie A Rachim menjelaskan, Pemkot Bogor memiliki cadangan beras sebanyak 320 ton. Menurut dia, ratusan ton ini akan didistribusikan ke RW Siaga Corona.
Dedie menyatakan, cadangan beras milik pemkot yang masih berada di Bulog itu akan dibagikan ke sekitar 720 RW yang ada di Kota Bogor.
“Dari jumlah itu setiap RW akan memperoleh sekitar 440 kilogram beras,” kata Dedie di Kota Bogor, Kamis (23/4/2020).
Namun, Dedie menyatakan, cadangan itu tak langsung diberikan ke RW. Hanya saja, rincian tersebut dijadikan sebagai cadangan beras untuk menghadapi pandemi Covid-19.
“Bukan langsung dibagikan ke warga, tapi RW itu punya modal cadangan beras. Berarti kalau 320×1.000 = 320.000 kg dibagi ke 720 RW. Masing-masing RW akan dapat sekitar 440 kilogram beras. Tetapi itu bukan untuk dibagi sekaligus,” tegas dia.
Dedie memaparkan, jumlah itu sangat mungkin ditambahkan dengan swadaya dari masyarakat yang mampu. Sebab, di lumbung itu RW tetap membuka donasi bagi masyarakat yang ingin menyumbang beras.
“Dengan modal ini bisa ditambah lagi. Misalnya di RW itu ada warga yang mampu. Ada yang mampu terus menyumbang satu kilo. Ada yang satu cangkir dan seterusnya,” ucap dia.
Dedie menegaskan, lumbung itu hanya dipergunakan untuk antisipasi bila pandemi Covid-19 berkepanjangan. Sehingga, RW siap menghadapi kekurangan pangan.
“Ini antispasi kalo situasi memburuk. Di situ juga dibuat dapur umum RW. Tapi itu kalo misalnya krisisnya di Jawa,” ujar dia.
Dedie menambahkan, RW siaga juga dapat membuat gerakan nasi bungkus (gasibu) dalam jangka dekat. Dia menuturkan, RW dapat segera melakukan pendataan sejumlah usaha kuliner di RW setempat.
“Ada gak, warung nasi Padang, Sunda, Tegal, chinese food, KFC, mereka itu bergiliran. Misalnya, hari ini warung nasi dan Sunda menyumbang lima bungkus, drop ke RW. Siapa yang perlu makan hari ini didistribusikan, tukang sapu, janda, orang yang rentan dan tak berdaya. Besoknya KFC, chinese food lima bungkus. Besoknya siapa yang belum makan, hari ketiga warung ini kasih. Itu tujuannya. Ada gak bidang usaha di situ,” ujar dia.
Dedie menuturkan, gerakan nasi bungkus dinilai lebih instan untuk memenuhi kebutuhan warga yang kurang. Namun, Dedie menegaskan, persiapan untuk membuat lumbung semata-mata sebagai antisipasi bila pandemi berkepanjangan.
“Kan mikirnya kalo sampai September, kalo kondisinya paling parah. Langkah antisipasinya makanya harus secepatnya,” ucapnya.
Selain lumbung logistik di RW Siaga, sambung Dedie, Pemeritah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar) menjanjikan akan membuat lumbung di tingkat kelurahan. Meskipun belum merinci, lumbung di tingkat kelurahan akan digerakkan oleh Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kota Bogor.
“Pokoknya ada bantuan dari pemerintah provinsi itu ditaruhnya di kelurahan di luar lumbung RW ini yang akan gerakkan PKK,” tutur dia.
Sentara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bogor, Anas S. Rasmana menjelaskan, masih mempersiapkan lumbung tersebut. Saat ini, Anas menyatakan, pihaknya baru memiliki persediaan sebanyak 22 ton beras di Kota Bogor.
“Yang sudah ready di cadangan pangan kami itu ada 22 ton yang siap edar,” kata Anas.
Anas menuturkan, pihaknya sedang mempersiapkan pengajuan ke pemerintah pusat untuk menambah jumlah cadangan.
“Kita sedang membuat pengajuan ke pusat. Pengajuannya sebanyak 100 ton. Semoga minggu depan bisa sampai di Kota Bogor,” tuturnya.
Di tempat terpisah, Ketua DPRD Kota Bogor Atang Trisnanto tak mempermasalahkan rencana tersebut. Hanya saja, Pemkot Bogor perlu menyiapkan sarana prasarana.
“Tapi lebih dimatangkan teknisnya. Misalkan, kalo diberi ke RW, lokasi di mana, cara menyimpannya gimana, itu harus dipikirkan,” kata Atang.
Sebagai alumni IPB University, Atang menyebut, beras harus disimpan di tempat yang lebih aman. Ketimbang di RW, Atang menyebut, beras lebih baik disimpan di pusat kota yang selama ini menjadi tempat penyimpanan logistik.
“Kalo konteknya dipusatkan di kota secara teknis lebih mudah, karena mereka sudah punya pengetahuan dan teknisnya, tinggal klo dibutuhkan didistribusikan deh,” kata dia.
Mengenai dapur umum, Atang meminta, Pemkot Bogor harus memberikan stimulus. Sebab, warung juga menjadi salah satu kelompok yang terdampak.
“Harus ada rangsangan dulu. Misalnya diberi biaya atau awal pesan makan di situ. Baru diminta sumbangan. Karena kita belum bisa memastikan apakah mereka terdampak atau tidak. Jangan ujug-ujug dimintai sumbangan,” tutupnya. (ded/c)
