CIBINONG—RADAR BOGOR, Masih semrautnya penyaluran bantuan sosial (Bansos) di Kabupaten Bogor mendapat sorotan dari DPRD Kabupaten Bogor. Wakil rakyat ini pun mendesak agar Pemkab Bogor tak pelit pada warganya yang sangat membutuhkan bantuan ini.
‘’Pemkab harus berani menganggarkan satu bulan Rp100 milyar untuk bansos. Jadi untuk 3 bulan hanya Rp300 milyar,’’ kata anggota Fraksi Golkar, Ridwan Muhibi, kepada Radar Bogor.
Sekadar diketahui, data Bansos bagi warga yang terdampak pandemi Covid-19 selama pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di Kabupaten Bogor, bermasalah dan tidak tepat sasaran. Buruknya pendataan penerima bansos membuat kepala desa pusing dan waswas.
Para Kades ini kerap menjadi bulan-bulanan warga yang membutuhkan bantuan tersebut. Para kepala desa tergabung Apdesi Kabupaten Bogor meminta data penyaluran tiga sumber bansos diperbaiki sebelum didistribusikan.
Menurut Ridwan, ketakutan kepala desa dan perangkatnya tak terjadi lagi bila Pemkab berani memberikan bansos yang lebih besar lagi. Asumsinya 350.000 kepala keluarga (KK) dapat bantuan dari Pemkab dan 100.000 dari bantuan Pemprov.
‘’Pemkab kan punya dana Silpa senilai Rp1.4 triliun, saya setuju bila pemkab menggunakan dana Silpa itu untuk penanggulangan covid19 ini,’’ jelas Bibih sapaan akrab Ridwan Muhibi.
Terlebih data penyaluran Bansos ini jumlahnya lebih sedikit dari kenyataan di masyarakat. Saat ini saja, jumlah warga miskin baru di Kabupaten Bogor bertambah.
‘’Keberanian Pemkab menggelontorkan Bansos menggunakan dana Silpa ini saya rasa dapat mengatasi masalah banyaknya penerima bansos yang belum terdata,’’ jelasnya.
Nah, untuk mengurangi salah sasaran dalam pembagian Bansos ini, perlu meniru daerah lain, seperti memberikan stempel/tanda rumah miskin penerima pada warga yang menerima atau akan menerima Bansos.
Pembubuhan stempel pada rumah ini sangat penting, karena masih ada warga yang sudah mampu ekonominya tapi tetap ngotot mendapatkan Bansos. Dirinya juga mengkritik cara tim Bogor Gerak Cepat (Gercep) yang s berkeliling ke kampung-kampung membawa ATM Beras.
”Lebih baik di pusatkan di kantor desa saja, pada saat ini pencitraan dihilangkan dulu lah,” kata Wakil Komisi IV DPRD Kabupaten Bogor ini.(unt)
