BOGOR–RADAR BOGOR, Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor segera me-launching Program Keluarga Asuh Kota Bogor.
Program ini lahir atas keprihatinan dan kekhawatiran Pemkot Bogor kepada warga Kota Bogor yang belum masuk di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) maupun Non-DTKS.
Melalui program Keluarga Asuh, Pemkot Bogor membuka ruang bagi warga untuk mengajukan bantuan melalui Sistem Kolaborasi dan Partisipasi Rakyat (Salur) yang bisa diakses di salur.kotabogor.go.id.
Wali Kota Bogor, Bima Arya mengatakan, Program Keluarga Asuh ini sejalan dengan visi Kota Bogor sebagai Kota Keluarga.
Program Keluarga Asuh berfokus pada donasi dari warga ataupun perusahaan alias non-APBD.
Satu keluarga pemberi bantuan akan menopang satu keluarga penerima bantuan dengan jumlah dana Rp1 juta untuk dua bulan.
“Pemberi bantuan bisa memilih sendiri keluarga mana yang akan diberi bantuan lewat Salur,” ujar Bima di sela Rapat Persiapan Program Keluarga Asuh, di Paseban Punta, Balai Kota Bogor, kemarin.
Bima menuturkan, warga yang ingin mengajukan bantuan Keluarga Asuh bisa mendaftar di Salur. Seluruh pengajuan yang masuk akan lebih dulu dilakukan verifikasi tim kecamatan dengan unsur PKK, Kasi Kemasyarakatan dan TKSK, serta verifikasi tim kelurahan dengan tiga unsur ditambah PLKB dari Dalduk KB. Verifikasi ini untuk memastikan warga memenuhi kriteria yang sudah ditentukan.
“Kriteria yang bisa menerima bantuan sebut saja KTP Kota Bogor, tidak termasuk penerima bantuan, tidak mempunyai penghasilan tetap, tidak memiliki aset yang bisa dijual, pekerja yang dirumahkan, kelompok rentan, seperti lansia, disabilitas, daya listrik 450 wat, memiliki keluarga yang mempunyai penyakit kronis. Seluruh kriteria ini ada bobot nilainya. Bobot yang tinggi akan jadi prioritas serta harus menyertakan foto rumah,” jelasnya.
Bima menambahkan, meski program ini baru akan di-launching, sudah ada donatur yang siap berdonasi dan sudah ada 500 ribu lebih warga Kota Bogor, yang mengakses Salur.
Menurutnya, memang tidak mungkin jika hanya mengandalkan bantuan dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kota. Pasalnya, anggarannya tidak cukup. “APBD kita dialokasikan untuk membantu warga DTKS seba nyak 23 ribu KK,” katanya.(ded/c)
