BOGOR-RADAR BOGOR, Anggota Komisi IV DPRD Kota Bogor, Akhmad Saeful Bakhri mengkritisi sistem pembelajaran daring yang dilakukan dari rumah.
Menurut pria yang akrab disapa ASB, saat ini ia melihat tidak ada indikator pasti apakah sistem pembelajaran yang selama ini dilakukan berhasil atau tidak. Mulai dari penilaian tugas, penilaian kenaikan kelas, penilaian rapot dan lain sebagainya.
“Jangan fokus menyiapkan new normal di sektor pendidikan, tapi konsentrasi evaluasi capaian pembelajaran selama belajar online dan bagaimana peniliaan akhir tahun dan penilaian akhir semester. Ini kan belum pernah di bahas,” ucapnya.
ASB menambahkan, selain DPRD Kota Bogor sebagai mitra kerja, masyarakat pun perlu mendapat informasi dari Pemkot atas evaluasi capaian pembelajaran selama penerapan PSBB diseluruh tingkatan pendidikan.
Menurut ASB yang menjadi pertanyaan saat ini adalah, apakah disetiap sekolah sampai yang dibatas kota semua mampu menyelenggarakan penyelenggaraan secara online.
Terpenting, seluruh murid memiliki perangkat untuk belajar online. Hal ini penting dilakukan, kata politisi PPP agar standar pencapaian hasil pembelajaran dapat dipertanggungjawabkan.
Pemkot pun, harus memastikan apakah semua guru memiliki kemampuan teknologi dan mampu menyelenggarakan pembelajaran secara daring. “Kita perlu kepastian yang jelas dengan landasan yang kuat agar tidak terjadi kegamangan ditengah masyarakat,” ucapnya.
Sebelumnya, Kebijakan untuk memberlakukan belajar tatap muka di Kota Bogor, saat pandemi Covid-19 tampaknya belum dapat dilakukan dalam waktu dekat ini. Khususnya bagi jenjang PAUD/TK, SD dan SMP.
Orang masih sangat ketakutan, jika anaknya yang masih kecil, sudah masuk sekolah. Ketua Komite SDN Polisi 1, Agus Rahman mengungkapkan, kekhawatiranya jika Pemkot Bogor gegabah dalam mengambil kebijakan saat situasi seperti ini.
Tak hanya dari sisi guru yang berpotensi menularkan kepada anak-anak tetapi sebaliknya anak-anak bisa menjadi carrier covid. “Kalau anak-anak sebagai carrier membawa penyakit buat guru-gurunya yang rata-rata mereka sudah usia 40 tahun ke atas bahkan 50 tahun,” ujarnya.
Agus memohon, wali kota Bogor agar mempertimbangkan kembali sistem belajar tatap muka untuk jenjang SD karena ketidak mampuan untuk mengawasi sepenuhnya anak-anak.
“Siapa yang menjamin anak-anak dalam pengawasan kita, baiknya menunggu Covid-19 tidak ada. Tetapi bagaimana tetap caranya yang akan masuk ke jenjang SMP bisa masuk, terpenting semuanya bisa selamat,” tegasnya saat menghadiri rapat terbatas dengan sejumlah stakeholder pendidikan se-Kota Bogor di SMP Negeri 5 Kota Bogor, Tanah Sareal, Sabtu (30/5).
Dalam diskusi tersebut, Walikota Bogor Bima Arya mendengarkan berbagai masukan dari berbagai sudut pandang. Tampak hadir Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor Fahrudin, Kepala Dinas Kesehatan Kota Bogor Sri Nowo Retno, Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI), psikolog, Dewan Pendidikan, Komite Sekolah, para Kepala Sekolah, Kantor Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dan stakeholder lainnya.(ded)
