BOGOR – RADAR BOGOR, Sejak perubahan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) ketiga menjadi transisi, volume kendaraan di Kota Bogor naik 25 persen. Jumlah ini kemudian diprediksi akan kembali meningkat di masa menuju Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB).
Kepala Dishub Kota Bogor, Eko Prabowo membenarkan hal itu. Eko mengungkapkan kenaikan volume kendaraan ini juga dampak dari berakhirnya Permenhub Nomor 25 Tahun 2020, yang mengakibatkan kendaraan angkutan umum seperti AKDP dan AKAP kembali beroperasi secara normal.
Untuk itu, sambung Eko, ia sudah memerintahkan pasukannya untuk mengatur lalu lintas dari pos pengaturan lalu lintas (gatur) yang tersebar di 10 titik di Kota Bogor.
“Untuk ruas jalan yang kami pantau secara ketat adalah seputaran istana atau SSA, Empang, Yasmin, Bubulak dan Tol Borr,” paparnya.
Dari data yang ada, jumlah kendaraan yang terpantau di 10 titik cek poin yang ada di Kota Bogor selama pelaksanaan PSBB Transisi yang terhitung sejak 27 Mei sampai 4 Juni ada sebanyak 736 ribu kendaraan yang melintas.
Sedangkan lonjakan sendiri terjadi pada 31 Mei ke 1 Juni. Pada 31 Mei, jumlah kendaraan yang terpantau ada sebanyak 75 ribu dan meningkat menjadi 89 ribu pada 1 Juni.
Kepala Bidang (Kabid) Lalu Lintas pada Dishub Kota Bogor, Dody Wahyudin menjelaskan, sejak dimulainya PSBB tahap ke III, tepatnya tanggal 13 Mei sampai 26 Mei lalu, jumlah kendaraan motor yang melintas di Simpang Ciawi ada sebanyak 40.316 kendaraan. Lalu di simpang Pomad ada 60.927 motor, di simpang Yasmin ada 44.468 pengendara motor.
Terpisah, Wali Kota Bogor, Bima Arya, mengaku kalau penambahan volume kendaraan ini juga merupakan dampak dari arus kendaraan yang datang dari Jakarta.
Menurut Bima, dengan dibukanya lokasi perbelanjaan di sekitaran Suryakencana menjadi magnet bagi pengunjung dari luar Kota Bogor.
“Memang pada akhir pekan kemarin itu, Surken padat lagi. Banyak juga itu kendaraan plat B yang masuk ke situ. Tapi itu masih bisa kita kendalikan dengan menerapkan protokol kesehatan,” kata Bima.
Untuk mengurai kepadatan yang ada di jalanan Kota Bogor, terutama pada akhir pekan, Bima mengaku akan berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. (dka/c)
