BOGOR-RADAR BOGOR, Ojek daring atau ojol masih belum diizinkan oleh Pemkot Bogor untuk mengangkut penumpan.
Hal itu disampaikan Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bogor, Eko Prabowo usai menemui perwakilan pengemudi ojek daring di Rumah Dinas Wakil Wali Kota Bogor di Jalan Pajajaran, Kota Bogor, Senin (22/6/2020).
Perwakilan ojek daring tersebut sekaligus menyampaikan aspirasinya agar Pemkot Bogor segera memberikan lampu hijau, agar ojek daring di Kota Bogor bisa membawa penumpang kembali.
“Tunggu dululah sabar, level (zona virus corona) kita biar naik dulu, karena level kita tiga di Provinsi itu kuning, artinya belum boleh. Di nasional orange, saya udah dapat gambarannya,” ujar Eko kepada Radar Bogor.
Eko mengatakan, kedatangan driver ojek daring untuk menyampaikan keinginan agar bisa memberikan layanan, karena pemerintah sendiri sudah membuka layanan penumpang merujuk pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 41 Tahun 2020 yang baru diterbitkan.
“Tapi kan aturan pusat itu per zona, Kota Bogor belum bisa. Tapi saya berterima kasih di Bogor tidak muncul gejolak seperti daerah lain,” ucapnya.
Saat ini layanan Gojek dan Grab hanya bisa melayani jasa pengiriman barang hingga pembelian makanan.
Pemkot Bogor saat ini tengah menyiapkan regulasi untuk layanan penumpang bagi pengemudi ojek daring, sekaligus meminta surat berupa proposal menuju adaptasi kebiasaan baru (AKB).
“Kita di Dishub sudah punya konsep, sudah disiapkan kalau tiba-tiba ada kebijakan dibolehkan dan itu diprtanggungjawabkan ke dalam dan keluar. Kita siapkan aturan mainnya,” ucapnya.
Proposal yang dimaksud, kata dia, berkaitan dengan kajian standar resiko dan protokol Covid-19 dengan penerapan menuju AKB.
“Memang di Permenhub nomor 41 dibuka itu, kemudian kita diskusi tanggal 27 juni dengan BPTJ dengan berakhirnya Permenhub nomor 25, perubahan Permenhub 41 ini ada syarat-syaratnya disitu,” kata dia.
Dengan begitu, aturan tersebut yang nanti diramu sesuai dengan kondisi Covid-19 di Kota Bogor tanpa melanggar aturan di Permenhub yang baru diterbitkan tersebut.
“Ini (proposal) diluar operator ya, ini inisiatif sendiri (asosiasi pengemudi). Saya juga pengen tau kesiapan temen-teman pengemudi juga,” katanya.
Mantan Kasatpol PP tersebut mengaku sangat hati-hati untuk membuka layanan ojek daring membawa penumpang tersebut, ia tak ingin ada klaster baru yang berasal dari penerapan kebijakan transpiortasi ojek daring di Kota Bogor.
“Kalau tiba-tiba dibuka nanti ada klaster baru gimana coba? Makaya kita ingin kita clear bener dengan kajian matang,” imbuhnya.
Sementara itu, Perwakilan Ojol Kota Bogor Ilham Hayadi mengatakan, kedatangan dirinya bersama belasan rekannya itu, untuk meminta solusi dan pencerahan kaitan layanan penumpang, di tengah pandemi Covid-19.
“Point pertama bercerita keluh kesah kami karena dampak Covid-19, dan minta agar wilayah Bogor Raya bisa dibuka layanan angkut penumpangnya,” katanya.
Menurutnya, mengandalkan penghasilan dari layanan antar pesan dan paket kilat, tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Pasalnya, hampir 90 persen pendapatan Ojol berasal dari angkut penumpang bukan angkut dan pesan antar barang.
Ia mengaku bersama rekan Ojol lainnya siap menerapkan protokol kesehatan, sesuai dengan anjuran dari pemerintah. “Kami sudah komitmen dan sudah menjadi kewajiban kami sebagai driver untuk menaati protokol kesehatan yang berlaku,” tukasnya.(ded/c)
