KLAPANUNGGAL-RADAR BOGOR, Aktifitas pengerukan batuan kapur di Gunung Kapur, Desa Klapanunggal, Kecamatan Klapanunggal, Kabupaten Bogor, hingga sekarang masih berlanjut.
Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bogor, Usep Supratman mengatakan, kegiatan teresebut perlu dipertanyakan perizinannya. Mengingat kondisi alam perlu diperhitungkan. Keindahannya berpotensi sebagai lokasi wisata seiring perkembangan Bumi Tegar Beriman.
Menurutnya, aktifitas seperti ini sangat erat dengan perizinan. Sehingga tidak terindikasi nantinya jumlah penambang liar bertambah. Apalagi adanya aturan bahwa izin tambang ada di Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dengan begitu jika akan membuat aturan di daerah perlu mengacu pada aturan di level atas.
“Izin pertambangan memang di provinsi (Jawa Barat). Itu juga harus ada rekomendasi dari kita. Bupati selalu bilang ingin ada moratorium tambang, makanya kami dorong dibuat perbup, bukan cuma lisan. Memang acuan kami ke aturan lebih atas tidak bisa bertolak belakang,” ujarnya.
Dia menilai tindakan sementara ini Satpol PP dapat mendiskusikan tindakan seharusnya. Termasuk soal izin perusahaan hingga koperasi yang ada di lokasi.
“Kita lihat, apakah yang koperasi-koperasi itu boleh? Benar-benar sudah berizin atau tidak? Lokasinya benar tidak? Jangan sampai seperti gini, STNK-nya satu, sepeda motornya lima. Ini yang kacau. Nanti akan bisa dilihat itu,” ungkapnya.
Dia menyebut persoalan tambang seperti ini harus diperbaiki kemudian diadakan kepastian hukum di dalamnya terkait pelaksanaan kegiatan tersebut.
“Kami (Komisi I) fokuskan ke sana. Kami dorong agar aturannya lebih jelas. Boleh atau tidaknya kegiatan seperti ini seperti apa itu terlihat sehingga orang yang di lapangan mendapat kepastian juga,” pintanya.
Sementara Camat Klapanunggal, Ahmad Kosasih belum memberikan komentar apapun setelah menugaskan petugas Satpol PP Kecamatan Klapanunggal melakukan pengecekan beberapa waktu lalu. “Kami akan meminta kegiatan tersebut diberhentikan atau ditutup,” tegas dia.(reg)
