BOGOR-RADAR BOGOR, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) wilayah Jawa Barat meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor untuk merevisi skema pembiayaan untuk hotel yang dipakai sebagai tempat isolasi Orang Tanpa Gejala (OTG) Covid-19.
Hal itu diketahui usai Pemkot melakukan rapat lanjutan dengan BPKP Jabar di Bandung, Senin (26/10/2020) kemarin.
Hasil sementara review BPKP tersebut, Pemkot diminta memperbaiki rencana biaya untuk hotel. Alasannya, karena pihak hotel juga diminta untuk mengeluarkan minimum charge selama tiga bulan.
“Itu yang dijadikan dasar untuk kita menyusun RAB-nya (rencana anggaran belanja). Itu saja yang dikoreksi,” kata Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor, Syarifah Sofiah, Selasa (27/10/2020).
Namun, Syarifah menegaskan bahwa tidak ada perubahan soal hotel yang sudah dipilih. Hanya saja memang ada perubahan dalam RAB yang harus menyantumkan minimum charge tersebut.
Sebelumnya diberitakan, rencana pemakaian hotel untuk isolasi pasien Orang Tanpa Gejala (OTG) di Kota Bogor terancam batal. Pasalnya, Pemkot belum menemui hasil dari skema pembiayaan hotel tersebut.
Padahal, usulan yang diajukan Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor melalui Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) sudah dianggap matang. Ditambah pengecekan kelayakan dan kesiapan hotel sudah dianggap mumpuni. Namun, soal pembiayaan belum juga menemui kata kesepakatan.
“Masih belum ketemu metode pembayarannya. Misalnya, yang diperbolehkan dibayar itu kamar yang dipakai saja. Nah hotel kan gak bisa jual kamar yang lain, karena masyarakat nanti tahunya hotel Covid-19,” beber Wakil Walikota Bogor, Dedie A Rachim pada radarbogor.id, Senin (26/10/2020).
Hal itu pula yang menyebabkan, Pemkot belum berani merilis nama hotel yang diusulkan bakal pasien OTG tersebut. Kalaupun jadi salah satu hotel digunakan menjadi tempat isolasi OTG, Dedie menganggap hal itu bukan sesuatu yang mubazir.
Karena hanya kamar yang dipakai untuk isolasi, yang akan dibayar. Meskipun hotel akan dibayar secara menyeluruh satu bangunan. “Tapi buat hotel yang berat nantinya. Saya sih gak masalah (kalau tidak jadi), karena masih ada PPSDM BNN di Lido. Masih cukup juga kapasitasnya,” tukasnya.
“Di Lido kapasitasnya 122 tempat tidur, namun kita maksimalkan di 80 tempat tidur. Rata – rata sekarang terisi 30 sampai 40 tempat tidur,” pungkasnya. (dka)
