BOGOR – RADAR BOGOR, Pemerintah Kota (Pemkot) umumkan perpanjangan Pembatasan Sosial Berbasis Mikro dan Komunitas (PSBMK) di Kota Bogor mulai 25 November hingga 8 Desember 2020 sesuai dengan Keputusan Wali Kota Bogor Nomor 440.45-835 Tahun 2020.
“Jadi masih belum aman, saya ingatkan waspada terus. Terbanyak masih dari klaster keluarga,” ungkap Wali Kota Bogor, Bima Arya.
Data kasus Covid-19 per 24 November 2020 yang dirilis Dinas Kesehatan Kota Bogor menunjukan bahwa ada penambahan sebanyak 45 kasus atau menjadi 3.063. Dengan rincian sembuh atau selesai isolasi 2.468, masih sakit 504, dan meninggal 91.
Hal itu Bima katakan saat memimpin briefing staff di Taman Ekspresi, Sempur, Selasa (24/11/2020) lalu.
Hadir dalam rapat luar ruang tersebut Sekretaris Daerah Kota Bogor Syarifah Sofiah dan para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Sementara Camat dan Lurah mengikutinya secara daring di kantornya masing-masing.
Dalam briefing staff tersebut dibahas berbagai macam poin, salah satunya mengenai tren rata-rata kasus harian Covid-19 yang terus meningkat di Kota Bogor.
Bima Arya pun meminta Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Bogor untuk menyiapkan skenario terburuk mengantisipasi lonjakan tersebut, terlebih jelang akhir tahun 2020.
“Pertambahan pasien masih tinggi mendekati angka 50 kasus per hari. Saat ini, rata-rata masih di 40-an, jangan sampai 50. Makanya saya bilang testing, tracing dan treatment harus ditingkatkan lagi. Saya minta unit lacak dimaksimalkan lagi di wilayah,” ungkap Bima Arya.
Bima menambahkan, Pemerintah Kota Bogor juga akan mulai menyiapkan alternatif RS darurat apabila situasi semakin tinggi lonjakan kasusnya.
“Saya perintahkan untuk mengantisipasi skenario terburuk. Skenario terburuknya itu kan tidak ada lagi tempat tidur tersisa. Kalau OTG masih bisa, tapi kalau fasilitas mediskan beda, perlu SDM dan alat kesehatan. Begitu (lonjakan dahsyat) itu terjadi bahaya sekali. Dan sekarang indikasinya sudah ke arah situ,” ujar Bima.
“Saya minta bukan hanya menambah ruang isolasi. Tapi mulai disiapkan alternatif RS darurat seperti Wisma Atlet di Jakarta apabila situasi semakin tinggi lonjakannya. Artinya tidak cukup isolasi karantina untuk orang tanpa gejala, tetapi orang yang dengan gejala juga memerlukan perawatan. Harus disiapkan,” tambahnya.
Bima Arya mengaku, tidak mungkin mengandalkan RS swasta untuk menambah ruang isolasi. Tidak itu saja, kata Bima, tidak mungkin juga RSUD dijadikan 100 persen untuk menangani Covid-19 karena ada pasien umum lainnya juga yang harus dilakukan perawatan. Saat ini ada 200 pasien non-Covid yang sedang dirawat di RSUD Kota Bogor.
“Itu sangat tidak memungkinkan. Yang jantung bagaimana, yang diabetes bagaimana, yang cuci darah bagaimana, yang kanker bagaimana. Itu harus tetap kita rawat, itu tanggung jawab kita juga. Jadi saya minta tolong dicari tempatnya (RS Darurat) atau jejaring dengan Kabupaten Bogor. Tidak bisa itu kalau kita hanya mengharapkan RS swasta untuk menambah itu. Nambahnya paling satu atau dua. Saya khawatir terjadi lonjakan, tidak menampung dimana-mana,” tandasnya.
Di tempat yang sama, Direktur Utama RSUD Kota Bogor dr Ilham Chaidir menyatakan, bahwa pihaknya bisa menargetkan penambahan tempat tidur untuk perawatan Covid-19 hingga 120 unit. Namun, ada persoalan lain, yakni tenaga perawat yang bertumbangan karena 7 bulan full bertugas.
“Kemarin kapasitas bisa 100 tapi karena SDM 7 bulan terus full, ada yang sudah bertumbangan sakit. Jadi kondisinya saat ini sedang merekrut pegawai kontrak yang baru untuk memenuhi 120 tempat tidur sesuai target. Target kita 120 tempat tidur, itu nomor dua paling banyak se-Jawa Barat,” kata dr Ilham. (dka)
