BOGOR-RADAR BOGOR, Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) tatap muka di Kota Bogor yang rencananya dilaksanakan pada bulan Januari 2021 mendapat perhatian dari berbagai pihak. Salah satunya datang dari Dewan Pimpinan Daerah Mahasiswa Pancasila (Mapancas) Kota Bogor.
Pengurus Mapancas Kota Bogor, Fatholloh Fawait mengatakan, untuk memasuki kegiatan belajar mengajar perlu adanya perencanaan yang matang.
Menurutnya, di tengah Pandemi seperti sekarang, peserta didik sangat rentan tertular Covid-19. “Perlu kajian dan perencanaan yang matang untuk KBM tatap muka,” Kata pria yang akrab dipanggil Sihol ini.
“Apalagi belakang kasus Covid mulai menimpa ASN Dinas Pendidikan. Kesehatan dan keselamatan anak sangat dipertaruhkan,” terangnya.
Masih, kata Sihol, banyak aspek yang harus dipersiapkan pemerintah Kota Bogor. Mulai dari sarana dan prasarana protokol kesehatan hingga SDM yang dapat menjamin kesehatan peserta didik mulai dari rumah hingga kembali kerumah.
Dikatakannya, ada hal yang lebih mendasar sebelum jauh membahas pembelajaran tatap muka. Menurut ny pemkot Bogor harus masuk ke zona Hijau dan dapat mempertahankannya. Sebagaimana dituangkan dalam kesepakatan bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri.
Bahwa pada diktum satu zona oranye dan merah dilarang melakukan proses pembelajaran jarak jauh. “Sebelum jauh melangkah, Pemkot Bogor harus zona Hijau dulu, baru kemudian mempersiapkan sekolah tatap muka.” Katanya
“Jangan sampai, sekolah dibuka berdampak kembalinya Kota Bogor ke zona merah dan korbannya peserta didik,” tambahnya.
Belum lagi, sampai saat ini masih banyak masyarakat yang belum sadar akan pentingnya protokol kesehatan. “Kalau mau jujur, kepatuhan masyarakat terkait Prokes masih minim. Peran satgas masih belum maksimal, kadang tegas kadang loyo,” ucapnya.
Meski begitu, Sihol mengatakan semangat Pemkot Bogor untuk membuka kembali pembelajaran tatap muka Januari mendatang perlu diapresiasi dan didukung semua pihak agar generasi penerus bangsa ini mendapatkan haknya untuk memperoleh pendidikan yang efektif.
“Kita apresiasi, ini harus melibatkan semua pihak. Jangan anak kita korbankan, kita semua bertanggung jawab untuk membantu dan mengamankan keselamatan peserta didik,” tandasnya.(pin/*)
