BOGOR – RADAR BOGOR, Warga yang terdampak pembangunan Double Track di Kota Bogor, bakal mendapatkan program rumah tidak layak huni (rutilahu). Rencananya, bantuan itu akan direalisasikan tahun depan.
Lurah Empang, Harry Cahyadi mengakui, rencana itu yang menjadi landasan untuk solusi tempat tinggal bagi warga yang terkena imbas pembangunan jalur rel kereta ganda itu.
Sebanyak 802 warganya di Kelurahan Empang terdampak pembangunan berkelanjutan itu. Mereka yang terdampak di RW 06 dan RW 11. Baru sebagian yang mendapatkan uang kerahiman sebagai kompensasi rumah-rumah terdampak.
Menurutnya Harry, tak ada kendala selama pembangunan fasilitas transportasi antar daerah tersebut. Semua warganya cenderung menerima rumahnya dipindahkan dan mendapatkan uang kerahiman.
Kendati demikian, ia juga memastikan bahwa pemerintah kota (pemkot) Bogor telah menyiapkan solusi lain untuk hunian baru mereka.
“Dalam hal double track, kita sudah coba koordinasi. Insya Allah, tahun depan ada usulan bagi warga yang terdampak agar mereka bisa mendapatkan bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Jadi, mereka bisa membangun rumahnya sementara sembari didaftarkan untuk mendapatkan bantuan RTLH dari pemkot,” bebernya kepada Radar Bogor, kemarin.
Bantuan itu, tidak terbatas kepada warga kelurahannya sendiri. Semua warga yang terdampak pembangunan jalur ganda itu akan diajukan mendapatkan bantuan. Selama warga itu mendirikan rumahnya di wilayah Kota Bogor.
Semua kelurahan, tempat warga itu mendirikan rumah barunya, wajib mendaftarkan mereka untuk mendapatkan bantuan yang kerap disebut juga Rutilahu itu.
“Itu kan alternatif, kan yang penting ada proses pembangunan dulu rumahnya misal berapa persen. Pak Wali memerintahkan, selama dia warga Kota Bogor terdampak double track, semua kelurahan harus sial membantu proses administrasinya untuk mendapatkan bantuan RTLH,” tegas lelaki yang belum genap setahun menjabat lurah ini.
Hal itu juga menjadi modal kuat dalam memperkuat komunikasi dengan warga-warga yang terdampak double track. Sejauh ini, Harry belum mendapati permasalahan yang sangat berat di antara warga terdampak di kelurahannya itu. Apalagi, pihaknya juga telah membentuk tim khusus dalam melakukan monitoring di lapangan.
Wakil Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim mengatakan, pembebasan lahan sudah mencapai area Paledang, Bogor Tengah.
Pembangunan juga sudah menyasar konstruksi double track. Targetnya, pembangunan itu tetap berjalan tahun ini oleh PT KAI, Balai Besar Kereta Api Jawa Barat Kemenhub, PT KCI, hingga BPTJ.
“Kita harapkan penyelesaian kerohiman bagi warga terdampak bisa selesai tahun ini,” ungkapnya, lantaran banyak pergeseran anggaran pembangunan yang terjadi karena terdampak pandemi.
Sebelumnya, permasalahan warga yang kesulitan mendapatkan rumah itu juga sempat diutarakan kepada anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Rudi Harsa Tanaya dalam masa resesnya.
Ia sempat berharap ada upaya pemkot Bogor menjembatani keinginan warga-warga yang terdampak itu. Bisa pula dengan membangun rumah susun dan bersewa (rusunawa) sebagai alternatif kediaman baru.
“Warga mesti pindah (setelah dibayarkan uang kerahiman), mereka tidak tahu kemana. Memang sudah seharusnya pemkot Bogor mewadahi warga untuk tempat tinggal barunya. Tidak boleh berlepas tangan,” tandasnya. (mam/c)
