JAKARTA-RADAR BOGOR, Ketegangan antara Indonesia dan Tiongkok di Natuna Utara, Kepulauan Riau masih berlanjut. Kedua negara mempertahankan hak berdaulat masing-masing di perairan tersebut. Namun sayangnya, nelayan Indonesia sendiri jarang mencari ikan di kawasan tersebut.
Oleh karena itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akan menambah fasilitas bagi nelayan di sana, agar perairan Natuna lebih semarak dengan nelayan-nelayan Indonesia. KKP akan membangun Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) yang berada di perairan Kabupaten Natuna bagian utara, Kepulauan Riau.
Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan KKP Agus Suherman mengatakan, ada potensi sumber daya yang melimpah di wilayah itu. Di perairan tersebut, ikannya sangat banyak.
“Utara itu ada potensi pembangunan pelabuhan perikanan. Itu yang lagi kami coba segera untuk bahas dengan tim bersama. Sehingga Natuna Utara yang punya potensi ikan yang banyak bisa kita optimalkan sumber daya ikannya,” ujarnya di Kantor Kemenko Maritim dan Investasi, Jakarta, Rabu (8/1).
Agus menjelaskan, fasilitas yang akan dibangun meliputi pelabuhan, perumahan nelayan, serta fasilitas industri lemari pendingin atau cold storage di kawasan tersebut. Rencananya, pembangunan fasilitas tersebut akan dimulai pada 2021 dan akan rampung pada 2023 mendatang.
“Dalam waktu dekat kami kumpulkan kompilasi dokumen untuk kelayakan yang pasti sudah ada, baru segera diproses pelaksanaannya,” ucapnya.
Agus menuturkan, pembangunan fasilitas membutuhkan waktu beberapa tahun. Namun, saat ini para nelayan sudah dapat menggunakan fasilitas di bagian selatan.
“Kalau kita lihat dari kontruksi segala macam, paling satu sampai dua tahun selesai. Tapi, sekarang nelayan sudah bisa fasilitasi di selatan. Tapi, untuk mendekatkan di utara kita bangun satu lagi,” ujarnya.
Agus berharap, fasilitas di Natuna Utara dapat memenuhi kebutuhan nelayan yang selama ini masih dijangkau di SKPT Selat Lampa Natuna. “Fasilitas untuk pelabuhan untuk isi BBM pembekalan untuk mendaratkan ikan, industri itu pasti dibutuhkan,” imbuhnya.
KKP memastikan, nelayan yang mencari ikan di Natuna bagian utara akan aman dan tidak akan terdampak oleh ketegangan antara Indonesia dengan Tiongkok terkait isu kapal coast guard Tiongkok yang masuk ke perairan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia. “Aman lah kalau kita masuk di utara Natuna kita,” tutupnya.
Terpisah, pakar hukum Internasional Hikmahanto Juwana mengatakan, masing-masing negara saling klaim, aturan yang tumpang tindih, serta saling tidak mau mengakui zona teritorial. Sehingga, jika kasus ini dibawa ke Mahkamah Internasional sekalipun akan percuma.
“Tidak bisa. Enggak ada manfaatnya. Filipina aja menang di Permanent Court of Arbitration aja putusannya diabaikan oleh Tiongkok,” ucapnya saat dihubungi oleh JawaPos.com, Rabu (8/1).
Menurutnya, kecil kemungkinan untuk kedua negara menemui titik terang terhadap solusi di laut Natuna . “Tidak ada (solusi). Karena masing-masing negara saling tidak mengakui. Harus sabar. Karena masalah seperti ini sampai akhir zaman tidak terselesaikan. Bagi Indonesia (sarannya) banyak-banyak kirim nelayan untuk tangkap ikan saja,” pungkasnya. (jwp)
