JAKARTA-RADAR BOGOR, Untuk menjaga daya beli masyarakat di pedesaan, Presiden Joko Widodo mengatakan pihaknya akan mempercepat program padat karya tunai (PKT) di seluruh daerah. Program tersebut diharapkan dapat membuka lapangan pekerjaan dan menjaga daya beli masyarakat.
Jokowi pun menekankan kepada seluruh jajaran menteri, kepala lembaga hingga kepala daerah untuk memperbanyak program-program yang sifatnya padat karya tunai. Sebab, saat ini perekonomian Indonesia tidak dalam kondisi normal dan diperlukan program yang bisa mendorong daya beli masyarakat.
“Ini menjadi kewajiban semua K/L (kementerian atau lembaga) dan daerah. Kalau biasanya buat 10 (program), ya sekarang harus buat 50, paling nggak 5 kali. Kalau biasa saja ya nggak akan ada tendangannya,” tutur Jokowi dalam video conference, Selasa (7/4/2020).
Jokowi pun mengaku ia telah melihat potensi dari beberapa kementerian yang bisa memacu program tersebut. Mulai dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) hingga Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
“Saya melihat beberapa kementerian memiliki program yang bisa dikaitkan dengan padat karya tunai. Di PUPR, Perhubungan, Pertanian, KKP, LHK, BUMN saya kira bisa dipadatkaryakan,” terang dia.
Jokowi menegaskan kembali bahwa yang harus diberikan prioritas program padat karya adalah keluarga miskin, pengangguran dan yang setengah menganggur. Diharapkan, upah kerja dapat diberikan setiap hari.
“Tapi kalau nggak bisa, ya setiap satu minggu. Saya ingatkan agar pelaksanaan padat karya tunai menjalankan protokol kesehatan yang ketat. Menjaga jarak dan memakai masker. Sehingga pelaksanaan program padat karya tunai tidak menganggu upaya kita dalam memutus rantai penyebaran Covid-19,” tutupnya. (jpg)
