CIBINONG – RADAR BOGOR, Para pekerja di dunia pariwisata, seperti hotel dan rumah makan sangat merasakan dampak dari penyebaran wabah Covid-19. Wakil Ketua PHRI Kabupaten Bogor, Boboy Ruswanto mengakui, sekitar 2.319 pekerja hotel telah dirumahkan.
Jumlah tersebut, bisa hanya beberapa persen dari kenyataan di lapangan. Pasalnya, angka itu hanya merangkum hotel-hotel yang berada di bawah naungan Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kabupaten Bogor.
Menurut Boboy, ada 73 hotel dan restoran terkena imbasnya hingga terpaksa ditutup. Pihaknya pun masih belum mendapatkan laporan terkait berapa hotel yang kembali buka. Apalagi, pemkab Bogor juga memperpanjang menerapkan aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).
“Kita juga lagi mau galang teman-teman asosiasi lain untuk membicarakan langkah ke depannya. Sambil menunggu tanggapan dari pemkab (terkait pengajuan penurunan pajak dan retribusi),” ungkapnya kepada Radar Bogor, Senin (4/5/2020).
Pihaknya tak bisa menampik, kerugian besar dirasakan para pengusaha perhotelan. Hal itu tentu memangkas habis pemasukan untuk operasional maupun retribusi. Tentu saja, perlu kerja sama dengan pemkab Bogor dalam upaya meringankan beban para pengusaha perhotelan. Mereka berharap ada keringanan terkait retribusi di sektor pariwisata itu.
“Kami PHRI menyadari kalau untuk sebuah kebijakan, mungkin tidak harus tergesa-gesa supaya kebijakannya nanti sesuai dengan harapan. Kita juga sedang berencana untuk diskusi dengan pihak dinas terkait, khususnya membahas rencana dan langkah-langkah pasca pandemi untuk pemulihan atau recovery pariwisata Kabupaten Bogor,” cetus Boboy.
Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kabupaten Bogor, Muliadi mengakui, hotel merupakan salah satu objek yang terdampak dari unsur pariwisata. Okupansi hotel yang masih buka merosot hanya 5 sampai 10 persen dalam sebulan.
Imbasnya, sebagian besar menutup dan mengalihkan layanannya. Tak hanya itu, banyak kegiatan pariwisata tahun ini yang akhirnya tertunda. Hampir semua kegiatan yang bersifat event dihentikan.
“Kami mencoba untuk melakukan pendataan dulu (selama masa pandemi) dan recovery, meski tidak secara fisik, tetapi psikis dulu. Mereka yang terdampak juga kita masukkan dalam data non DTKS. Dari sana, kita sekaligus ingin mengetahui dan menggali, apa saja keinginan dari mereka (di bidang pariwisata). Perlu banyak persiapan juga untuk menghadapi pasca pandemi ini,” ungkapnya. (mam)
