JAKARTA-RADAR BOGOR, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyampaikan, hingga Juni 2020 anggaran perlindungan sosial atau social safety net penanganan Covid-19 baru terserap Rp 72,5 triliun.
Angka tersebut setara 35,6 persen dari total anggaran untuk perlindungan sosial yang sebesar Rp 203,9 triliun.
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati merincikan, serapan tersebut merupakan realisasi dari tujuh pos anggaran.
Mereka meliputi program listrik gratis dan diskon tarif, Program Keluarga Harapan (PKH), BLT Dana Desa, Bantuan sosial (Bansos) Sembako, Bansos Tunai, Kartu Sembako, serta Kartu Prakerja.
Sri Mulyani memaparkan, kebijakan diskon dan listrik gratis, telah tersalurkan sebesar Rp 3,1 triliun hingga 30 Juni 2020 atau 44,9 persen dari total pagu sebesar Rp6,9 triliun. Nilai tersebut telah dirasakan oleh 31,2 juta rumah tangga,
“Diskon dan pembebasan listrik semua sudah dinikmati,” ujarnya dalam Rapat Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Jakarta, Kamis (9/7).
Kemudian, lanjutnya, untuk realisasi PKH berupa bantuan tunai bersyarat bagi 10 juta kelompok penerima manfaat sebesar Rp 24,1 triliun atau 64,4 persen dari pagu anggaran Rp 37,4 triliun. Lalu, ada anggaran BLT Dana Desa yang telah terealisasi Rp 5,5 triliun atau 17,3 persen dari pagu sebesar Rp 31,80 triliun.
“Ini disalurkan dalam bentuk tunai kepada 6,48 juta kelompok penerima manfaat,” imbuhnya.
Selanjutnya, untuk realisasi bansos sembako sebesar Rp 1,4 triliun atau 20,1 persen dari pagu sebesar Rp 43,6 triliun. Dana itu digunakan untuk menyalurkan paket sembako bagi 1,86 juta kelompok penerima manfaat di wilayah Jabodetabek.
“Belum sampai 100 persen karena 100 persennya nanti Desember,” ucapnya.
Sementara, anggaran untuk bansos tunai (BLT) telah terealisasi sebesar Rp 15,6 triliun atau 48 persen dari pagu anggaran Rp 32,4 triliun. Dana tersebut disalurkan kepada 8,77 juta kelompok penerima manfaat di wilayah non-Jabodetabek.
Anggaran untuk program Kartu Sembako, kata dia, telah terealisasi sebesar Rp 20,5 triliun atau 47 persen dari pagu Rp 43,6 triliun. Dana tersebut digunakan untuk penyaluran bantuan pangan bagi 18,83 juta kelompok penerima manfaat di seluruh Indonesia.
Terakhir, realisasi anggaran program Kartu Prakerja yang mencapai Rp 2,4 triliun atau 12,1 persen dari pagu Rp 20 triliun. Sri Mulyani menyampaikan bahwa penyaluran anggaran dilakukan dalam bentuk BLT bagi 680,92 ribu peserta penerima manfaat. (jpg)
