JAKARTA-RADAR BOGOR, Pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memperkirakan, anggaran yang dapat dialokasikan untuk penanganan virus korona atau Covid-19 di tanah air mencapai Rp 27 triliun.
Perolehan dana tersebut berasal dari realokasi anggaran kementerian atau lembaga (K/L) serta pemerintah daerah.
Menteri KeuanganMenkeu Minta K/L dan Pemda Tak Beralasan Kurang Dana untuk Covid-19 Indrawati menegaskan, mata anggaran yang direalokasi adalah yang tidak mendesak dilakukan saat ini. Sehingga tidak ada alasan bagi pemerintah pusat maupun daerah kekurangan dana dalam menangani virus korona.
“Kemarin saya sudah memberikan pedoman bagaimana Kementerian atau lembaga dapat melakukan perubahan atau realokasi anggarannya dalam rangka penanggulangn percepatan Covid-19,” ujarnya dalam teleconference kepada media, Rabu (18/3).
Sri Mulyani menjelaskan, anggaran untuk penanganan virus korona berasal dari perubahan anggaran kementerian atau lembaga yang tidak diperlukan seperti perjalanan dinas dan sejenisnya.
Selain itu, pihaknya juga sudah berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri). Sebelumnya sudah keluarkan Permendagri Nomor 20/2020 untuk percepatan dan revisi alokasi APBD yang anggarannya akan diprioritaskan untuk virus korona.
Sri Mulyani mengestimasi dana transfer daerah sendiri untuk penanganan kasus vorus korona dapat mencapai Rp 17,17 triliun. Perolehan dana tersebut dari hasil cukai tembakau, dana bagi hasil Sumber Daya Alam (SDA), dana bagi hasil SDA non migas,
“Dana otsus, dan insentif daerah itu semua dapat dilakukan untuk penangan covid. Jadi Pemda tidak bisa bilang tidak ada, jadi mereka harus menyusun apa-apa saja yang dilakukan dalam upaya pencegahan penangan covid. Kami keluarkan PMK 6 DAK Fisik kesehatan dana pnecegahn covid,” tuturnya.
Sri Mulyani melanjutkan, dari sisi pemerintah pusat, anggaran belanja barang, perjalanan dinas ke luar negeri dan dalam negeri ditangguhkan karena ada instruksi kerja dari rumah, serta event atau work shop yang dibatalkan, semua direalokasi untuk tangani Covid-19.
“Kemudian belanja yang bukan prioritas terutama untuk belanja modal yang bisa multiyears dan belum tender mungkin untuk realokasi,” imbuhnya. (jpg)
