BOGOR – RADAR BOGOR, Proses pemindahan pusat pemerintahan ke wilayah Timur Kota Bogor semakin matang. Wacana itu juga semakin dimantapkan dengan digelarnya rapat lanjutan pembahasan pemindahan pusat pemerintahan, Selasa (8/9/2020).
Rapat yang dipimpin langsung Wakil Wali Kota Bogor, Dedie Rachim bersama jajaran SKPD Kota Bogor itu, juga menyertakan perwakilan dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Dedie menerangkan, dalam rapat yang digelar di Balai Kota itu, membahas terkait kajian yang dilakukan Badan Kepegawaian dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Bogor.
“Jadi hasil kajian dari BKPSDM, memang ada 26 SKPD (lengkapnya lihat di grafis,red) termasuk mitra pemkot, yang rencananya akan dipindah dan itu memang sudah sesuai kebutuhan,” ungkap Dedie.
Hadirnya perwakilan dari Kemenkeu, sambung Dedie, untuk memberikan pandangan terkait rencana pembangunan yang menggunakan uang di luar APBD Kota Bogor.
Sebab, rencananya Pemkot Bogor akan membangun pusat pemerintahan baru di atas lahan milik DJKN seluas enam hektare. Dalam proses pembangunannya, akan memakan biaya sebesar Rp1,5 triliun.
